Anggota Dewan Ingatkan Pemerintah untuk Cegah Potensi Gejolak Sosial di Papua

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Boy Markus Dawir menyoroti sejumlah kebijakan yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial selama penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Papua. Hal ini dikhawatirkan akal menimbulkan gejolak sosial baru di Papua terutama di Kota Jayapura.

"Saya mendapat banyak sekali laporan terkait keresahan yang ada di masyarakat saat ini dan keresahan itu sudah masuk pada level kemarahan dan frustrasi yang dikhawatirkan membesar menjadi sebuah gejolak sosial di Papua," kata Boy dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (8/6).

Boy menyebut salah satu pemicu kemarahan masyarakat di Papua saat ini terkait kebijakan bupati di beberapa kabupaten yang belum mau menerima warganya kembali ke kabupaten asalnya setelah ada kebijakan relaksasi perpindahan orang.

Menurut Boy, di Jayapura saat ini ada sekitar ribuan orang dari berbagai kabupaten di Papua yang selama ini terpaksa terkunci di Jayapura karena pembatasan saat Covid-19 masuk Papua.

“Ini sudah masuk 3 bulan mereka terkunci di Jayapura. Nah sekarang saat ada relaksasi yang memungkinkan orang bergerak, malah Bupatin tidak memperbolehkan mereka pulang. Ini sangat meresahkan mereka. Belum lagi ketika tidak ada bantuan bahan makanan yang diterima. Mereka padahal ingin balik ke daerahnya supaya beraktivitas kembali," ungkap Boy.

Setidaknya, kata dia ada beberapa Bupati yang masih tidak membolehkan pulang. Kondisi mereka saat ini di Jayapura sangat memperihatinkan.

“Awalnya mereka mungkin di rumah saudara tetapi kan lama-lama ada rasa malu juga. Tinggal di asrama sama saja karena merepotkan. Ini harus jadi perhatian karena kalau tidak ini bisa jadi titik api yang rentan menimbulkan gejolak sosial," tukasnya.

Boy menjelaskan saat ini situasi di Papua selain berurusan dengan Covid-19, juga mulai bergerak isu-isu lain salah satunya tuntutan untuk para tahanan politik yang dianggap orang Papua tidak berkeadilan.