Anggota Dewan Protes Publikasi Absensi

Politikus Demokrat Roy Suryo mengungkapkan hal yang sama. Menurut dia, Setjen tidak memiliki kewenangan memublikasikan data apa pun tanpa seizin pimpinan. "Meski begitu, kami mendesak pimpinan untuk membuka daftar fraksi yang kehadirannya tidak sampai 50 persen," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Priyo membantah bahwa publikasi terkait absensi anggota dewan tersebut dikeluarkan Setjen DPR. Menurut dia, tidak bisa dipastikan dari sumber mana publikasi itu muncul. Meski begitu, pimpinan sudah memperingatkan Setjen untuk tidak memublikasikan data apa pun tanpa seizin pimpinan. "Kami sudah menegur," ujarnya.

Menyangkut ketidakhadiran sejumlah pimpinan lainnya, Priyo menjelaskan, mereka mendapat tugas terpisah. Ketua DPR Marzuki Alie mendapat tamu dari Dubes Aljazair. Demikian halnya pimpinan DPR lainnya. "Paripurna yang dihadiri satu pimpinan adalah sah sesuai tata tertib," ujarnya. Sementara itu, hingga kemarin Badan Kehormatan (BK) DPR belum bergerak atas dugaan pelanggaran disiplin anggota terkait presensi di persidangan yang terungkap ke publik beberapa waktu lalu. Belum ada pemanggilan satu pun anggota.

?Kami sedang verifikasi data absensi dari Setjen. Nanti kalau sudah, tentu segera ada pemanggilan," ujar Wakil Ketua BK Nudirman Munir. Menurut dia, belum dilakukannya pemanggilan karena data yang diteliti bukan hanya absensi anggota di sidang paripurna, tapi juga di sidang-sidang komisi. Politikus Partai Golkar itu berusaha meyakinkan bahwa pihaknya serius menangani kasus indisipliner tersebut. "Yakinlah, jangankan anggota, pimpinan DPR atau bahkan anggota BK yang terbukti tidak disiplin pasti ada penanganan," tandas mantan pengacara Tommy Soeharto tersebut. (bay/dyn/c2)