Anggota DPD Akui Hanya Hamburkan Uang Rakyat

Dia menyebut fungsi DPD minim. Diberi peran pengawasan, tapi hasilnya diserahkan ke DPR. Ikut memberikan pertimbangan pemilihan calon anggota BPK, hasilnya pun diserahkan ke DPR. “Dan sama sekali tak punya fungsi anggaran,” imbuhnya.

“Jadi pilihannya ekstrem, DPD diperkuat atau dibubarkan,” pungkasnya. 

Adhie M Massardi, dari Gerakan Indonesia Bersih, menilai apa yang disampaikan Benny merupakan semacam pengakuan dosa.

“Pengakuan dosa anggota DPD. Menggunakan uang negara untuk hal-hal yang tak penting, ini merugikan negara,” kata Adhie yang juga pembicara di diskusi tersebut.

Dia mengaku kurang sepakat jika selalu saja DPD mengeluhkan soal minimnya kewenangan. Menurutnya, sebagai lembaga perwakilan teritori, DPD kewenangannya luas. Hanya saja, para anggota senator memang nyaris tidak pernah menyuarakan persoalan-persoalan di daerah.

“Kasus Blok Masela, Freeport, reklamasi pantai utara, mana suara DPD?” cetus Adhie.

Mantan Jubir Presiden Abdurrahman Wahid itu menyarankan DPD mestinya memerankan diri sebagai Duta Teritori. 

“Kalau ada persoalan di daerah, panggil bupatinya. Mirip civil society, tekan DPR, tekan eksekutif. Kalau eksekutig bener, DPD bela eksekutif. Kalau eksekutif salah, DPD ngeblok ke DPR. Jadi sebenarnya DPD punya panggung yang besar,” ujar Adhie. (sam/jpnn)