Anggota DPD Pilih Tak Hadiri Pelantikan Presiden

JAKARTA - Sikap politik anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk tidak hadir dalam sidang MPR akan kembali terulang. Setelah memboikot proses pemilihan pimpinan MPR, anggota DPD juga akan berencana melakukan hal serupa pada sidang MPR dengan agenda pelantikan presiden, Selasa (20/10). Menurut Wakil Ketua Kelompok DPD di MPR, Jhon Pieris, sikap itu diambil karena Ahmad Farhan Hamid yang terpilih sebagai wakil Ketua MPR dari unsur DPD, tidak diakui kepemimpinannya oleh anggota DPD yang lain.

"(Dari) rapat tadi malam, mayoritas mempertimbangkan untuk tidak menghadiri. Sebab kalau kita menghadiri pelantikan presiden, itu berarti secara de facto dan politik kita mengakui keberadaan Ahmad Farhan Hamid sebagai Wakil Ketua MPR," kata Jhon Pieris, saat ditemui di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10).

Dikatakan oleh anggota DPD asal Maluku itu, meski dirinya tidak hadir, namun ia tetap menghargai sidang MPR serta pasangan presiden dan wapres terpilih, SBY-Boediono. "Oh, lebih dari 90 persen yang sebenarnya memilih untuk tidak menghadiri. Kita menghargai kearifan politik presiden, tetapi lebih banyak yang merusak sistem politik di sekitarnya," ucapnya.

Jhon Pieris pun menambahkan, bahwa sikap mereka itu bukan pula sebagai bentuk dukungan kepada Aksa Mahmud yang sudah dipilih anggota DPD untuk diutus menjadi pimpinan MPR. Untuk diketahui, Aksa dipilih dalam sidang pleno DPD di MPR dengan suara terbanyak pertama, dengan Djan Farids berada di urutan kedua untuk mewakili DPD di jajaran pimpinan MPR.