Anggota DPD RI Ini Ungkap Bahaya Penundaan Pemilu 2024
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komite I DPD RI Abdul Kholik menyebut penundaan pemilu berbahaya bagi demokrasi dan sistem ketatanegaraan.
Menurut dia, perpanjangan masa jabatan presiden akibat penundaan pemilu juga tidak akan menjamin tatanan demokrasi menjadi lebih baik.
"Kalau memburuk, nanti pemilu ditunda lagi, kan, repot," kata Kholik dalam webinar yang diselenggarakan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Sabtu (5/3).
Selain itu, dia menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa mengalami demotivasi karena waktu pemilu yang tidak pasti.
Senator asal Jawa Tengah itu juga mengatakan penundaan pemilu 2024 bisa mengakibatkan delegitimasi pemerintah, instabilitas, hingga konflik di masyarakat.
"Sangat problematik bagi sistem ketatanegaraan dan berisiko terjadi delegitimasi serta gugatan keabsahan kelembagaan negara apabila diperpanjang," tutur Kholik.
Diketahui, wacana penundaan pemilu memang menjadi perhatian publik setelah usulan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Kemudian, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mendukung usulan penundaan Pemilu 2024 itu. (mcr9/fat/jpnn)
Anggota Komite I DPD RI Abdul Kholik menyebut penundaan pemilu 2024 berbahaya bagi demokrasi dan sistem ketatanegaraan.
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Dea Hardianingsih
- Berdampak Positif, Pemerintah Bakal Perpanjang Insentif PPN DTP bagi Sektor Properti
- Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM
- PPN Jadi 12 Persen, Pakar: Paket Stimulus Ekonomi Akan Meringankan Beban Masyarakat
- Airlangga Dorong Koperasi Terus Tumbuh dan Beregenerasi
- Putri Zulhas Singgung Pentingnya Kemandirian Pangan saat Workshop PAN
- Gugatan Ghufron Ditolak, Cak Imin Tak Perlu Ganti Rugi