Anggota DPR Apresiasi Sidak KPK di Soekarno-Hatta

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh, mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Sabtu (26/7) dini hari.

Apalagi dari langkah tersebut berhasil ditangkap sejumlah oknum, termasuk dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang diduga melakukan pemerasan terhadap TKI yang baru pulang ke Tanah Air.

"Sebagai Wakil Ketua Timwas TKI DPR RI, perlu saya sampaikan bahwa satu elemen yang menjadi masalah utama dari berulang-ulangnya masalah yang merudung para TKI adalah basis penegakan hukum yang lemah.  Karena itu langkah KPK patut diapresiasi," katanya di Jakarta.

Poempida mengibaratkan langkah yang diambil KPK seperti gayung bersambut dengan harapan dan rekomendasi Timwas. Karena beberapa waktu lalu Timwas TKI telah merilis daftar hitam PPTKIS/PJTKI, namun belum sepenuhnya terlihat ada tindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku bisnis bidang TKI yang nakal. Padahal sebagian pelanggaran yang dilakukan sudah jelas terindikasi pidana.

Menurut politisi Golkar ini, KPK memang saat ini terlihat fokus pada basis pemerasan/suap yang ada di Bandara. Namun langkah tersebut baru merupakan pembuka dari pekerjaan penanganan kasus sebenarnya. 

"Seperti pembuatan KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri), proses rekrutmen di Ciracas, titik pemulangan TKI yang baru kembali ke daerah, dan tentu semua basis birokrasi yang terkait dengan penyelenggaraan TKI," katanya.

Dengan langkah KPK, Poempida merasa perlu mengingatkan lembaga penegak hukum lainnya. Karena dalam konteks penegakan hukum yang dibutuhkan dalam masalah TKI, tidak hanya pada basis pidana khusus korupsi semata. Tapi juga harus merambah pada aspek kekerasan, intimidasi, penipuan dan bahkan pada isu perdagangan manusia.

"Sayang Timwas DPR RI hanya bisa mengawasi saja. Gemas rasanya, karena kami sudah paham sebetulnya titik rawan pada masalah penegakan hukum ini. Namun dalam hal penegakkannya bukan merupakan wilayah kewenangan DPR RI," katanya.(gir/jpnn)