Anggota DPR Asal Sultra Dianggap Calo
Sabtu, 26 November 2011 – 12:59 WIB
Terpisah, Yan Herizal yang dihubungi membantah tudingan itu. Versi dia, pihaknya sudah berbuat. Salah satu buktinya ketika Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sultra yang setiap tahunnya meningkat. "Sekarang APBD Sultra sudah mencapai sekitar Rp 1,3 Triliun. Tiap tahun meningkat. Tiga tahun yang lalu hanya sekitar Rp 900 miliar. Jadi kita membantu mencari agar ada proyek yang masuk di Sultra. Konkritnya, Umar Arsal yang di Komisi V membidangi infra struktur ada anggaran jalan dan pelabuhan," ucapnya.
Yan Herizal juga tak mau mengakui bila anggota DPR asal Sultra jalan dengan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing. "Tidak juga, karena setiap ada kegiatan Pemda kita selalu kumpul," ucapnya.
Khusus masalah Buton Utara, Yan Herizal berjanji akan membahasnya di Komisi II. Oleh fraksinya, ia kini ditugaskan urusan bidang pemerintahan setelah sebelumnya di Komisi XI. "Saya sudah di Komisi II sekarang, baru seminggu. Saya akan membawa masalah ini untuk dibahas," katanya.
Hal yang sama juga dikatakan Kamaruddin. Ia merasa sudah banyak dilakukan buat masyarakat Sultra meskipun hanya dalam bentuk sosialisasi Undang-Undang. "Sudah 7 kabupaten yang saya masuki. Melakukan sosialisasi perubahan undang-undang. Untuk masalah Butur, DPD sudah turun meninjau dan dengan tegas menyatakan bahwa ibu kota Buton itu di Buranga, bukan di Ereke," pungkasnya.(awa)
JAKARTA--Peneliti senior Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam menyoroti kerja perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) yang duduk di Dewan Perwakilan
BERITA TERKAIT
- Ada Dukungan KIM Plus kepada Pram-Doel, Golkar Jaksel Solid Memenangkan RIDO
- Targetkan Kemenangan, Sekjen PDIP Ingatkan Megawati Dinggembleng di Yogyakarta
- Baliho & Spanduk Dirusak, Dukungan ke Paslon AMAn Justru Kian Banyak
- Janji Robinsar Fajar di Debat Perdana, Beri Kesetaraan Disabilitas & Bangun Youth Center
- Adinda Lebu Raya Fokus Untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
- Dukung Langkah Prabowo Selamatkan Sritex, Komisi VII DPR Bakal Lakukan Ini