Anggota DPR Berharap Angkatan Siber Memperkokoh Kedaulatan Negara dan Demokrasi
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Almuzammil Yusuf berharap usulan pembentukan angkatan siber untuk melengkapi tiga matra TNI sebagai alat negara dapat memperkokoh kedaulatan dan demokrasi.
Menurut legislator asal Fraksi PKS itu, istilah 'cyber army' di beberapa negara memang sudah tak asing lagi di tengah perkembangan era digital saat ini.
Sebab, dampak dari serangan siber memiliki konsekuensi yang sama beratnya dengan serangan militer.
"Adanya angkatan siber sebagai alat negara dapat memperkokoh kedaulatan dan demokrasi negara. Ini adalah langkah yang wajar dalam menghadapi perkembangan dunia modern yang semakin terhubung secara digital," kata Almuzammil Yusuf melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa (15/8).
Karena itu, dia menilai penting bagi Indonesia mempersiapkan angkatan siber yang handal sebagai langkah antisipatif untuk merespons serangan siber dan menjaga stabilitas nasional.
Almuzzammil juga berharap angkatan siber digunakan bukan untuk menghadapi rakyatnya sendiri, melainkan melindungi negara dari ancaman asing.
Dia menambagkan usulan pembentukan angkatan siber tersebut seharusnya disertai dengan pengaturan yang lebih jelas dan transparan dalam hal penggunaan serta tindakan yang diambil oleh angkatan siber.
Hal tersebut, lanjut dia, untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi siber berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi maupun hak asasi manusia (HAM).
Anggota Komisi I DPR RI Almuzammil Yusuf berharap usulan pembentukan angkatan siber dapat memperkokoh kedaulatannegara dan demokrasi
- Berharap Bisa Kembali ke Senayan, Kader Senior PPP Tekankan soal Khitah 1973
- ASN Komdigi Terlibat Judi Online Sudah Teridentifikasi Lama, tetapi Budi Arie Cuek Saja
- Dukung Langkah Prabowo Selamatkan Sritex, Komisi VII DPR Bakal Lakukan Ini
- Bupati Konsel yang Copot Camat Baito Pembela Guru Supriyani Bisa Dipidana, Ini Serius!
- Soal Kunker Perdana Prabowo ke China, Sukamta PKS Singgung Kemerdekaan Palestina
- Senada dengan Kemenaker, DPR Tak Ingin Terjadi Gelombang PHK di PT Sritex