Anggota DPR Berharap Angkatan Siber Memperkokoh Kedaulatan Negara dan Demokrasi
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Almuzammil Yusuf berharap usulan pembentukan angkatan siber untuk melengkapi tiga matra TNI sebagai alat negara dapat memperkokoh kedaulatan dan demokrasi.
Menurut legislator asal Fraksi PKS itu, istilah 'cyber army' di beberapa negara memang sudah tak asing lagi di tengah perkembangan era digital saat ini.
Sebab, dampak dari serangan siber memiliki konsekuensi yang sama beratnya dengan serangan militer.
"Adanya angkatan siber sebagai alat negara dapat memperkokoh kedaulatan dan demokrasi negara. Ini adalah langkah yang wajar dalam menghadapi perkembangan dunia modern yang semakin terhubung secara digital," kata Almuzammil Yusuf melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa (15/8).
Karena itu, dia menilai penting bagi Indonesia mempersiapkan angkatan siber yang handal sebagai langkah antisipatif untuk merespons serangan siber dan menjaga stabilitas nasional.
Almuzzammil juga berharap angkatan siber digunakan bukan untuk menghadapi rakyatnya sendiri, melainkan melindungi negara dari ancaman asing.
Dia menambagkan usulan pembentukan angkatan siber tersebut seharusnya disertai dengan pengaturan yang lebih jelas dan transparan dalam hal penggunaan serta tindakan yang diambil oleh angkatan siber.
Hal tersebut, lanjut dia, untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi siber berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi maupun hak asasi manusia (HAM).
Anggota Komisi I DPR RI Almuzammil Yusuf berharap usulan pembentukan angkatan siber dapat memperkokoh kedaulatannegara dan demokrasi
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi
- Kampanye Hitam Ancam Demokrasi Sumsel, Masyarakat Diharapkan Cerdas Pilih Pemimpin
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?