JPNN.com 
Anggota DPR Desak Pemerintah Larang Ekspor NPI dan Feronikel, Ini Alasannya
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah segera mengevaluasi program hilirisasi nikel.
Mulyanto menyampaikan hal ini menanggapi hasil perhitungan para ahli yang mengungkapkan cadangan nikel nasional tinggal 7 tahun lagi.
Menurut Mulyanto, model hilirisasi yang berlaku saat ini membuat negara merugi.
Sementara, sumber daya alam (SDA) yang ada terancam ludes dan lingkungan rusak.
"Nikel sebagai SDA strategis dan kritis sudah seharusnya dieman-eman. Masak yang kita ekspor berupa NPI (nickel pig iron) dan Feronikel yang kandungan nikelnya hanya sekitar empat hingga sepuluh persen," ujar Mulyanto.
Dia menyebut NPI dan feronikel merupakan produk setengah jadi dengan nilai tambah rendah.
"Terlebih lagi, ekspor produk ini tanpa dikenakan bea ekspor, dan dijamin dengan harga bijih nikel input yang murah, hampir setengah dari harga internasional. Belum lagi diberikan tax holiday PPH badan, kemudahan mempekerjakan TKA (tenaga kerja asing), dan berbagai kemudahan lainnya," papar Mulyanto.
Politikus dari Fraksi PKS ini menilai pemerintah harus segera menetapkan kebijakan pelarangan ekspor NPI dan fero nikel.
Ekspor hanya boleh untuk produk nikel dengan kandungan nikel lebih besar dari 80 persen.
Ini alasan Anggota DPR Mulyanto mendesak pemerintah melarang ekspor NPI dan feronikel
- Ada Sindikat Penjual Bayi Promosi di TikTok, Sahroni Minta Polri Tingkatkan Patroli Digital!
- Bea Cukai dan BSI Buka Jalan Bagi UMKM Produsen Madu di Karimun Agar Bisa Ekspor
- Pemerintah Tingkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Lewat Optimalisasi Kebijakan DHE SDA
- Dukung Hilirisasi, Bea Cukai Ternate Fasilitasi Ekspor Perdana Feronikel dari Pulau Obi
- Interupsi di Rapat Paripurna, Legislator PKS Usul DPR Bentuk Pansus Terkait Pagar Laut
- Bea Cukai Palembang Lepas Ekspor Perdana 59,4 Ton Kopi ke Malaysia dan Australia
