Anggota DPR Diminta Klarifikasi Hasil Audit BPK
![Anggota DPR Diminta Klarifikasi Hasil Audit BPK](https://cloud.jpnn.com/photo/image_not_found.jpg)
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat mengatakan, hasil audit investigatif Hambalang Tahap II yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semakin mencoreng DPR. Apalagi, sambung Martin, saat ini sudah menjelang pemilihan umum (pemilu).
"Wajah DPR makin tercoreng," kata Martin di DPR, Jakarta, Senin (26/8).
Karenanya, Martin meminta ke-15 orang yang inisial namanya disebut dalam audit Hambalang harus memberikan klarifikasi. Sebab, mereka belum tentu terlibat dalam kasus itu.
Komisi Pemberantasan Korupsi lanjut Martin, tidak perlu memanggil kelimabelas nama itu untuk dimintai klarifikasi. "Sebenarnya mereka bisa dengan inisiatif sendiri klarifikasi itu," kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini.
Ia menambahkan, dengan memberikan klarifikasi, anggota dewan dapat mengikuti pemilu dengan rasa percaya diri. "Kita (anggota dewan) bisa maju dalam pemilu dengan wajah lebih tegak karena tidak dipersepsikan sebagai lembaga korup yang mementingkan keinginan pribadi," kata Martin.
Seperti diketahui, hasil audit investigatif tahap kedua BPK terhadap pengerjaan proyek Hambalang menyebut 15 inisial nama anggota DPR yang meloloskan pengucuran dana ratusan miliar proyek Hambalang tanpa proses semestinya. Kelimabelas inisial anggota DPR dimaksud adalah MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, MI, JA, UA, MI, EHP, MY, MHD, dan HLS. (gil/jpnn)
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat mengatakan, hasil audit investigatif Hambalang Tahap II yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 5 Berita Terpopuler: Kepala BKN Angkat Bicara, Info Penting untuk Honorer Databased Muncul, Sudah Pasti Tak Ada PHK?
- Jasad Pria Berkaus Loreng TNI Ditemukan di Pantai Minajaya, Begini Kondisinya
- Zarof Ricar, Ibu Tiri, Uang Pergaulan, dan Eks Ketua PN Surabaya
- Kapolda Sulsel Cek Kondisi 2 Bocah yang Dianiaya Orang Tua di Makassar
- Polri Buka Pendaftaran Akpol, Bintara, dan Tamtama hingga 6 Maret 2025
- BI Bakal Kucurkan Likuiditas Senilai Rp 80 Triliun Demi Program 3 Juta Rumah