Anggota DPR Dorong Kemenkumham Perbaiki Layanan Imigrasi
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi mendorong Kemenkumham segera menjalankan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memperbaiki layanan keimigrasian terutama Visa on Arrival dan Kartu Izin Tinggal terbatas (Kitas).
"Saya meyakini perintah Presiden tersebut untuk perbaikan dan mempermudah investor asing masuk ke Indonesia," kata Andi Rio di Jakarta, Selasa.
Karena itu, dia meminta Kemenkumham segera mengikuti anjuran dan perintah Presiden tersebut untuk memperbaiki pelayanan keimigrasian.
Menurut dia, Ditjen Imigrasi Kemenkumham harus bisa meningkatkan profesionalitas dan transparansi kepada publik khususnya warga negara asing dalam sisi informasi yang dilakukan secara terperinci dalam hal prosedur dan proses pelayanan keimigrasian di Indonesia.
"Langkah ini untuk memulihkan dan mengembalikan kepercayaan warga negara asing kepada Indonesia, turis dan investor asing harus merasa nyaman, aman dan mendapat kemudahan," ujarnya.
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu menjelaskan, seluruh dunia sedang berusaha mendapatkan investor asing untuk melakukan pemulihan perekonomiam pascapandemi Covid-19.
Menurut dia, seluruh pemangku kepentingan harus dapat meyakinkan bahwa kondisi Indonesia aman dan mudah melakukan investasi.
Dia menilai, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan keimigrasian harus saling berkomunikasi dan koordinasi secara sinergis.
Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi mendorong Kemenkumham segera memperbaiki layanan keimigrasian.
- Segini Jumlah Nilai Investor di IKN, Angkanya Mencapai Triliun
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- PNBP 2024 Imigrasi Capai Rp 8,58 Triliun, Tertinggi Sepanjang Sejarah
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum
- Seleksi PPPK 2024 Tahap 3 Bisa Selamatkan Honorer TMS, Jangan Ada PHK Massal