Anggota DPR Dorong Keterbukaan CSR PT GAG Nikel Papua

Sebab berdasar laporan yang diterimanya dari masyarakat Raja Ampat, PT GAG Nikel tidak melibatkan banyak tenaga kerja lokal sebagai karyawannya.

Padahal, PT.GAG Nikel mengekspose berkali-kali bahwa 70 persen karyawannya orang asli. Namun, pada kenyataannya, tidak sesuai dengan realita yang disampaikan PT.GAG Nikel.

”Kontraktor yang dilibatkan juga kurang melibatkan pengusaha lokal Raja Ampat. Laporan masyarakat Raja Ampat kontraktor yang dipakai PT.GAG Nikel kebanyakan berasal dari luar Papua. Untuk itu, saya minta PT.GAG Nikel harus transparansi berupa keuntungan perusahaan pertambangan tahunannya,” wantinya.

Dalam kesempatan itu, RK juga mempertanyakan kebijakan PT GAG Nikel dalam memberdayakan masyarakat lokal dan kontribusi perusahaan tersebut di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan.

Dia pun mengingatkan kewajiban perusahaan tambang mengembangkan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat sekitar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Migas.

“Jadi kami mendesak pihak perusahaan menyampaikan secara transparan dan terbuka kepada publik,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, RK juga mempersoalkan kebijakan PT GAG Nikel yang sampai saat ini belum membayarkan kewajiban pajak alat berat kepada Pemprov Papua Barat Daya.

Termasuk soal pengelolaan lingkungan yang ditengarai telah mencemari lingkungan.