Anggota DPR Ini Minta Syarat Vaksin Booster untuk Mudik Dibatalkan, Begini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Irwan meminta pemerintah membatalkan aturan vaksin booster sebagai syarat untuk Mudik Lebaran 2022.
Menurut Irwan, vaksin booster yang dijadikan syarat Mudik oleh pemerintah akan memberatkan masyarakat.
"Lebih baik dibatalkan rencana itu. Vaksin pertama saja belum beres, masa, rakyat diharuskan booster sebagai syarat perjalanan," ujar Irwan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kanis (24/3).
Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim itu bahkan menyebut kebijakan pemerintah tersebut sama halnya melarang masyarakat untuk Mudik Lebaran 2022.
Sementara, dia menilai kasus Covid-19 saat ini sudah jauh menurun dibandingkan angka pada tahun 2021 lalu.
.
"Konsistensi pemerintah sangat buruk, itu yang membuat masyarakat tidak percaya dengan kebijakan pemerintah," kata politikus asal Kalimantan Timur itu
Wakil Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI itu pun mengatakan aturan Mudik Lebaran 2022 seharusnya bisa lebih sederhana.
Politikus yang beken disapa dengan panggilan Irwan Fecho itu mengusulkan ketentuan bagi masyarakat yang ingin Mudik Lebaran cukup syarat 2 kali vaksin dengan protokol kesehatan ketat.
Syarat itu menurutnya bisa diterapkan secara ketat pada perjalanan menggunakan transportasi udara, laut, dan darat.
Anggota DPR RI Irwan Fecho minta pemerintah batalkan syarat vaksin booster untuk Mudik Lebaran 2022. Syaratnya cukup begini saja.
- Langkah Andhika Satya Pangarso Diharapkan Menginspirasi Anak Muda
- Dukung Kolaborasi Kementerian Imipas-Polri Berantas Narkoba di Lapas, Sahroni: Perlu Gebrakan!
- DPR RI dan Media Berkolaborasi Dorong UMKM di Jawa Barat, Begini Respons Desi Ratnasari
- Slamet Ariyadi DPR: Lemhanas Perlu Merevitalisasi Pembelajaran dan Pemahaman Ideologi Pancasila
- 11 Rekomendasi Penyelesaian Honorer, Pemerintah & DPR RI Perlu Mendengar
- Anggota DPR Sebut Honorer Beban Negara, Nur Baitih: Keterlaluan Sekali