Anggota DPR Ini Pilih THR PNS Dibanding Gedung Baru DPR
jpnn.com - JAKARTA- Anggota DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani, lebih memilih pemerintah menggelontorkan anggaran untuk Tunjangan Hari Raya Pegawai Negeri Sipil (THR-PNS) tahun 2016 dibanding pembangunan gedung baru DPR.
Sebagai sesama wakil rakyat, Miryam juga tidak menyalahkan teman-temannya di DPR yang menginginkan gedung baru. Karena realitasnya gedung tersebut memang diperlukan.
Hanya, wakil rakyat menurutnya juga perlu mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar di tengah kesulitan ekonomi saat ini.
"Cukuplah pemerintah dengan kebijakannya memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS ditengah kondisi ekonomi negara yang sedang megap-megap, tapi DPR saya yakin masih mampu menahan diri utk masalah gedung baru ini," kata Miryam, melalui pesan singkat, Senin (31/8).
Menurutnya, kebutuhan DPR terhadap gedung baru sejatinya sudah dirasakan sejak periode 2009-2014 lalu, karena ruangan yang tersedia dengan kebutuhan ruangan yang diperlukan sudah tidak sesuai.
Terlebih lagi, pada periode ini ada penambahan Asisten dan Tenaga Ahli, sehingga kebutuhan akan gedung baru menjadi semakin terasa.
"Akan tetapi, memang kebutuhan akan gedung baru ini kemudian menjadi kurang bijak apabila dilaksanakan dalam situasi ekonomi negara yang sedang sulit seperti sekarang ini. Sehingga menurut saya gedung baru ini adalah persoalan yang mendesak tapi bukan prioritas," jelasnya.
Ketua DP Partai Hanura ini mengatakan, memang yang punya tugas utama dalam menyelesaikan situasi ekonomi yang sulit ini adalah pemerintah. Tapi, wakil rakyat tidak bisa lepas tangan begitu saja. situasi ini lebih cepat teratasi kalau DPR ikut mendukung pemerintah.(fat/jpnn)
JAKARTA- Anggota DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani, lebih memilih pemerintah menggelontorkan anggaran untuk Tunjangan Hari Raya Pegawai Negeri
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan
- Kapolri Ajak Pemuda Muhammadiyah Berantas Judi Online & Polarisasi Pilkada Serentak