Anggota DPR Ini Ungkap 3 Langkah Memecahkan Persoalan BBM Subsidi, Simak ya

Solusi ketiga menurut Mekeng adalah penerapan hedging pada harga BBM oleh pemerintah atau Pertamina.
Dia menjelaskan, hedging harga adalah transaksi derivatif berupa transaksi sistem lindung nilai yang mengamankan harga BBM yang akan dibeli pemerintah atau pertamina dalam jangka waktu tertentu.
"Hedging harga minyak mentah telah memiliki payung hukum melaui peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Menteri BUMN sejak tahun 2014. 'Hedging' harga minyak mentah, pemerintah tidak perlu menaikan harga BBM saat harga minyak dunia bergejolak," katanya.
Mekeng mengakui tiga langkah tersebut memiliki kelemahan ketika harga minyak mentah mengalami penurunan.
Namun, jika melihat grafik perkembangan harga minyak mentah dunia, kecenderungan harga minyak mentah mengalami kenaikan lebih besar daripada penurunan.
Selain itu, dia mengaku tidak kaget atas reaksi penolakan publik terkait kebijakan penyesuaian harga BBM dan kemungkinan akan terus berlanjut kedepan.
"Reaksi itu harus ditanggapi serius oleh pemerintah. Tidak bisa diharapkan hanya dengan himbauan agar konsumsi masyarakat membeli BBM bersubsidi dikurangi dan melarang bagi yang tidak berhak. Cara seperti itu hanya akan terus berputar pada lingkaran setan masalah klasik yang tidak ada ujung penyelesaiannya," ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, subsidi BBM merupakan salah satu cara pemerintah menjaga daya beli masyarakat akibat tingginya inflasi. Kondisi tersebut sering disebut jaring pengaman sosial atau "social safety net" dan berlaku universal.
Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng mengungkap tiga langkah menata kebijakan bahan bakar minyak (BBM)
- Ini Respons Dasco atas Kebijakan Trump soal Tarif Impor
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025
- Misbakhun Buka-bukaan Data demi Yakinkan Pelaku Pasar di Bursa
- Aksi Tolak RUU TNI Masih Berlangsung, Sejumlah Pedemo Dibawa Sukarelawan Medis
- RUU TNI Disahkan Jadi UU, Sekjen KOPI Kecam Segala Bentuk Aksi Kekerasan yang Mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa
- DPR Segera Bahas RKUHAP, Muncul Penegasan Penyidikan Harus Pakai CCTV