Anggota DPR Jangan Lupa Laporkan Kekayaan dan SPT

Anggota DPR Jangan Lupa Laporkan Kekayaan dan SPT
Ketua DPR Bambang Soesatyo. Foto: Humas DPR for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengharapkan seluruh anggota DPR RI segera melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Pribadi dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke instansi yang berwenang.

Hal ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Walaupun batas waktu pelaporan SPT dan LHKPN sampai dengan akhir Maret 2019, tapi ada baiknya kita sebagai anggota DPR RI terlebih dahulu memelopori pelaporan tersebut sedini mungkin. Tidak perlu menunggu menjelang batas akhir, lebih cepat justru lebih baik. Sehingga masyarakat bisa terinspirasi dan melakukan hal serupa," ujar Bamsoet di Jakarta.

Khusus untuk pelaporan LHKPN, Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini mejelaskan DPR RI telah bekerja sama dengan KPK menghadirkan klinik E-LHKPN di Gedung DPR RI.

Ini diharapkan bisa memudahkan para anggota DPR RI dalam melaporkan harta kekayaannya.

"Caranya mudah. Kawan-kawan anggota DPR tinggal datang ke klinik E-LHKPN yang terletak di lobby Gedung Nusantara III DPR RI. Tinggal ketik perubahannya, penambahan atau pengurangan tanpa repot-repot membawa dokumen. Yang penting jika kendaraan masukan Data kendaraan. Jika tanah atau bangunan tinggal ketik nomor sertifikat dan alamatnya. Selanjutnya nanti Petugas disana akan membantu teknis pelaporannya," tegas Bamsoet.

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, kepatuhan anggota DPR RI dalam melaporkan SPT dan LHKPN merupakan wujud nyata komitmen anggota dewan dalam mencegah dan memberantas tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Melalui pelaporan tersebut, setiap anggota dewan dituntut mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan kejujuran. Sehingga, bisa mengingatkan diri agar terhindar dari masalah.

Ada baiknya anggota DPR RI memberi contoh baik terlebih dahulu memelopori pelaporan LHKPN dan SPT sebelum batas akhir.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News