Anggota DPR Juga Tidak Setuju DPRD DKI Naik Gaji
jpnn.com, JAKARTA - Wasekjen DPP PPP, Achmad Baidowi (Awiek) menyoroti kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 8 miliar per anggota pada 2021. Menurutnya, kenaikan tunjangan tidak tepat dalam kondisi pandemi Covid-19.
Berdasarkan sumber dokumen yang diterima, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan.
Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp 8.383.791.000 per anggota. Dan secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp 888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.
Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020, tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta hanya Rp 152.329.612.000 per tahun. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan.
Pada tahun 2020, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp 129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp 18 juta sehingga gaji bersih Rp 111 juta.
Sedangkan dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp 173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).
"Memang rasanya kurang tepat lah menaikkan tunjangan tunjangan pada situasi pandemi seperti ini, apalagi DKI Jakarta merupakan tempat tertinggi penyebaran Covid-19," katanya saat dihubungi, Jumat (4/12).
Menurutnya, perlu dijelaskan ke publik alasan kenaikan tunjangan tersebut. Apakah sudah sesuai kebutuhan atau tidak.
Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) menyoroti kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 8 miliar per anggota pada 2021
- Melawan Kriminalisasi Berbau Politik di Pilkada 2024
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital