Anggota DPR Minta Menteri Yasonna Tarik Pernyataannya

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Santoso menilai, sebagai sebagai pejabat tinggi negara, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly seharusnya turut bertanggung jawab memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, budaya, bukan justru memperkeruh suasana dengan pernyataan kontraproduktif.

Karenanya, legislator asal Partai Demokrat Dapil DKI (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu), itu mempertanyakan kenegarawanan Yasonna Laoly.

Saat berkunjung ke Lapas Narkotika Kelas II A, Jatinegara, Jakarta, Kamis 6 Januari 2020, Yasonna menyatakan kemiskinan adalah sumber tindakan kriminal. Dia mencontohkan dua anak yang lahir dan besar di dua kawasan yang berbeda, yakni Menteng dan Tanjung Priok. Yasonna meyakini jika anak yang lahir dari kawasan Tanjung Priok yang terkenal keras dan sering terjadi tindak kriminal akan melakukan hal serupa di masa depan.

Atas pernyataan itu, Santoso meminta Yasonna menarik kembali ucapannya terkait Tanjung Priok sebagai daerah miskin yang melahirkan premanisme dan kriminal.

Ucapan Yasonna itu, kata dia, telah menimbulkan polemik dan menyulut kemarahan warga Priok. “Bapak Yasonna harus tarik kembali ucapannya agar polemik ini tidak semakin panas,” kata Santoso kepada wartawan, Rabu (22/1).

Menurut dia, seharusnya Yasonna meminta maaf atas ucapannya itu. “Apa susahnya meminta maaf dan mengakui kekhilafan. Pengakuan maaf toh tidak akan menurunkan derajat Pak Yasonna sebagai seorang menteri maupun profesor,” kata Santoso.

Menurut Santoso, latar belakang pendidikan Yasonna sebagai profesor kriminolog, bukanlah menjadi dalil pembenar untuk mengucap pernyataan yang berisiko menciptakan gesekan di masyarakat.

Sebagai pejabat tinggi negara, Yasonna harus melayani seluruh masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara.