Anggota DPR Tak Sepakat Wakil Kada Ditunjuk

JAKARTA - Perombakan paket pilkada yang diusulkan Mendagri Gamawan Fauzi tidak disambut hangat oleh DPR. Wacana agar yang maju dalam pilkada cukup calon kepala daerah, sedangkan wakil kepala daerah berasal dari PNS yang dipilih kepala daerah terpilih, bakal sulit lolos di parlemen. "Itu kan sudah satu paket, saya kira harus tetap," kata Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (26/4).  Komisi II merupakan komisi yang membidangi pemerintahan.    

Menurut Chairuman, jika wakil ditunjuk kepala daerah, kepentingan personal sangat mungkin muncul. Memang, sesekali terjadi pertentangan antara kepala daerah dan wakilnya. Namun, itu seharusnya tidak dijadikan alasan. "Justru itu membangun kehidupan politik yang lebih baik," ujar politikus Golkar tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPR Teguh Juwarno sependapat dengan Chairuman. Penunjukan wakil oleh kepala daerah, menurut dia, malah menurunkan derajat demokrasi. Perbedaan yang mungkin terjadi antara kepala daerah dan wakil seharusnya bisa diselesaikan kepala daerah. "Kalau ditunjuk langsung, justru fungsi check and balances tidak akan terjadi," kata Teguh.

Menurut politikus PAN itu, memberikan kesempatan kepada publik untuk memilih langsung adalah opsi yang lebih baik. Apalagi, setiap pemilihan calon dilakukan dengan seleksi yang membuka kemungkinan setiap kader untuk masuk. "Jadi, tidak ada cek kosong, tiba-tiba langsung ditunjuk," jelasnya. Ganjar Pranowo, wakil ketua komisi II dari FPDIP, mengatakan, konstitusi melalui pasal 18 ayat 4 menyatakan, gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Demokratis tidak selalu harus diartikan pemilihan langsung, bisa juga dipilih DPRD.