Anggota DPR Tekankan Penegakan Hukum Tangani KKB Papua

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menekankan perlunya pendekatan penegakan hukum dalam penanganan kekerasan di Papua yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Mengingat beberapa waktu lalu KKB membantai kepada warga sipil di Kabupaten Nduga, Papua.

Hal itu disampaikan Arsul seusai menghadiri Dialektika Demokrasi dengan tema “KKB Papua Kembali Berulah, Dimana Kehadiran Negara?” yang digelar di Media Center, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7).

Politisi Fraksi PPP tersebut menyatakan TNI tetap bisa terlibat untuk memberikan dukungan bersama dengan Polri dalam melakukan kerja-kerja penegakan hukum.

“Saya yakin isu tentang separatisme dan tuntutan kemerdekaan di Papua akan lebih bisa dikelola daripada pendekatan perang total,” ujar Arsul.

Disisi lain, pemerintah wajib memprioritaskan pendekatan manusiawi dan pendekatan pembangunan dalam rangka menyakinkan masyarakat agar tetap menjaga kondusifitas.

“Melalui dibentuknya 3 daerah otonomi baru di Papua maka tata kelola pemerintahan termasuk yang menyangkut transparansi ke depannya akan lebih baik," kata Arsul.

"Pemerintah harus kita beri dukungan agar apa yang sudah diputuskan secara politik dan dilahirkan dalam bentuk produk UU bisa dilaksanakan dengan baik,” sambungnya.