Anggota DPR Tolak Potong Gaji

JAKARTA - Usul agar sistem remunerasi anggota DPR ditetapkan berdasar kehadiran menimbulkan pro dan kontra. Sejumlah politisi menganggap pemotongan gaji berdasar absensi atau ketidakhadiran itu kontraproduktif. Mereka menilai, kurang produktifnya DPR pada tahun pertama bukan hanya disebabkan ketidakhadiran sejumlah anggota dewan.

"Memangkas gaji itu usul kekanak-kanakan," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di sela-sela rapat paripurna DPR di Jakarta kemarin (26/7). Usul agar remunerasi berbanding lurus dengan kehadiran para anggota dewan sempat dikemukakan Ketua DPR Marzuki Alie. Itu dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada anggota dewan agar mereka lebih berkonsentrasi kepada tugas legislasinya.

Menurut Idrus, tidak bisa dibandingkan antara turunnya kinerja legislasi dan absennya anggota dewan. Sebab, persidangan yang dilakukan DPR masih sebatas formalitas. Perlu sebuah mekanisme baru. Sebab, sidang atau rapat anggota dewan saat ini tidak lagi efektif. "Tidak perlu sidang lama, yang penting efektif, berkualitas, dan fungsional," tuturnya.

Kehadiran anggota dewan, menurut Idrus, adalah cara pandang yang terlalu konseptual. Sebab, pembahasan di setiap rapat cenderung tidak memiliki keluaran yang produktif. "Pandangan fraksi harus dihapuskan, kehadiran anggota dewan harus diberi makna lebih untuk wajib memberikan kontribusi positif. Kalau hanya diam, semua bisa," tegas anggota Komisi II DPR itu.