Anggota DPR Wayan Sudirta Soroti Sejumlah Kasus Menimpa Petinggi Polri, Simak

Selanjutnya kurun waktu 2019-2022, menurut Sudirta, temuan tersebut masih terjadi, seperti gaya hidup mewah anggota Polri dan keluarganya, komunikasi publik yang cenderung memihak, kurang objektif dan kurang independen.

“Sebab nyatanya tingkat kepercayaan masyarakat pada Presiden dan Kapolri masih cukup signifikan pada pemimpin seperti beliau inilah masyarakat mengharapkan untuk melakukan kepemimpinan yang efektif dalam kerangka mereformasi kepolisian,” ujar Sudirta.

Sudirta menegaskan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang pernah mencapai angka 71,6 persen pada April 2022 merosot ke 54 persen pada Agustus 2022.

Tahun 2021 bulan November bahkan pernah 80,2 persen.

Menurut Sudirta, reformasi lanjutan Polri sangat perlu dilakukan dan momennya sangat tepat saat ini ketika dukungan masyarakat yang menyorot kepolisian sangatlah kuat.

Munculnya ekses yang meledak dalam beberapa kasus oknum petinggi Polri tidak lain karena diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf I dan Pasal 18 Ayat (1) UU Polri, dalam praktiknya berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan atau tidak sesuai prosedur. Dengan demikian, kontradiktif  dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

Sudirta yang selama ini duduk di lembaga legislatif di Senayan, baik saat 10 tahun di DPD RI dan DPR RI, menegaskan cukup sering menerima aspirasi konstituen dan masyarakat yang mengeluhkan perilaku oknum-oknum polisi, Misalnya berkaitan dengan hidup mewah, yang mempermainkan kasus, sampai diduga memanfaatkan kasus untuk memperoleh imbalan uang.

Luasnya kewenangan dan peran yang diberikan ke Polri di antaranya memang ada ekses, seperti penyalahgunaan kewenangan yang angkanya ternyata cukup luas, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat atas integritas Polri secara umum.