Anggota DPR Wayan Sudirta Soroti Sejumlah Kasus Menimpa Petinggi Polri, Simak

“Namun, apapun ekses yang ada, sebuah bangsa dengan ratusan juta penduduk, tak bisa dibayangkan kalau sehari tanpa polisi. Pastilah juga masyarakat tidak tenang dan tenteram, karena kriminalitas nyatanya masih tinggi,” ujar Sudirta.

Oleh karena itu, menurut Sudirta, sekalipun kekecewaan dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri menurun, di pundak Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan jajarannya serta di bawah arahan tegas Presiden Joko Widodo, diharapkan pembenahan Polri ini dilakukan.

“Kita bersama masyarakat mendukung beliau-beliau ini melakukan pembenahan dan reformasi serius di tubuh Polri,” kata Sudirta.

Sudirta juga menunjuk ‘Grand Strategy Polri 2005-2025” yang sasarannya membangun kepercayaan masyarakat, membangun kerja sama dan mewujudkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.

Anggota Komisi Hukum DPR RI ini menilai kinerja kepolisian sebagai institusi cukup banyak melakukan hal-hal yang positif untuk masyarakat.

Kinerja Polri  itu dicapai dalam kondisi adanya oknum-oknum, termasuk jenderal berbintang, menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan untuk hal yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, yang kini terungkap dan diproses secara hukum.

“Adanya proses hukum terhadap petinggi Polri menunjukkan bahwa masih ada kepemimpinan yang efektif untuk menindak penyalahgunaan kewenangan oleh petinggi Polri dan bayangkan kalau tidak ada lagi kepemimpinan seperti Kapolri dan Presiden, belum tentu tindakan oknum-oknum Polri yang keliru itu terungkap dan diproses secara hukum,” imbuh Sudirta.

Sudirta menunjuk Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI, yang mengatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta melakukan penegakan hukum.