Anggota DPRD Kota Bekasi Diminta Juga Ditangkap

JAKARTA - Massa di bawah organisasi bernama Gerakan Penegak Keadilan (Gepeka) Kota Bekasi, berunjuk rasa di depan Gedung KPK, Rabu (22/12) siang. Mereka meminta KPK untuk tidak hanya menahan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohammad, selaku pemberi suap terkait penghargaan Adipura dan pengesahan APBD 2010, tetapi juga menangkap penerima suap.

Ronny Pasya, Presiden Gepeka mengatakan, Tim Penilai Adipura Kementerian Lingkungan Hidup (LH) mestinya ikut diseret. Begitu pula dengan anggota Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Kota Bekasi, yang diduga menerima suap. "Kami tidak berpihak pada siapa pun. Kami melihat ketidakadilan di sini," katanya.

Menurut Ronny, Mochtar dijerat oleh KPK dengan beberapa pasal, antara lain pasal penyuapan. Dalam kasus penyuapan, kata dia, tentunya ada pemberi dan penerima suap. Namun Gepeka menyesalkan, sampai sekarang pihak penerima suap ternyata tidak pernah diperiksa oleh KPK, apalagi ditangkap.

"Mereka harus ditangkap juga dong! Kalau tidak ditangkap, lantas Mochtar menyuap siapa? Itu kan tidak adil," katanya. Karena itu, Gepeka meminta KPK membebaskan Mochtar dari dalam tahanan demi keadilan, setidaknya sampai ditemukan bukti yang cukup dan memungkinkan KPK menangkap pemberi serta penerima suap.