Anggota F-PD Pernah Jadi Notaris KS
Rabu, 01 Desember 2010 – 06:16 WIB

Anggota F-PD Pernah Jadi Notaris KS
JAKARTA - Partai Demokrat terus dihubung-hubungkan dengan polemik seputar penawaran pertama (IPO/initial public offering) PT Krakatau Steel. Terungkap, bahwa salah satu anggota fraksi terbesar di parlemen itu, Soetjipto, ternyata juga pernah menjadi notaris salah satu BUMN unggulan tersebut. Dia menyebutkan, selama mendampingi PT Krakatau Steel, dirinya hanya terlibat dalam pembuatan perjanjian-perjanjian, termasuk dengan pihak pembeli saham. "Saya buat ketentuan hukuim, ubah AD/ART PT KS (Krakatau Steel, Red), membuat perjanjian dengan underwriter (penjamin sekuritas, Red), yang begitu-begitu lah," imbuh Sutjipto.
Anggota Komisi III DPR itu tercatat sebagai notaris PT Krakatau Steel pada 2008. Yaitu, pada masa-masa awal proses IPO dimulai. Sutjipto baru tidak aktif menjadi notaris setelah dirinya terpilih menjadi anggota DPR hasil Pemilu 2009 lalu. "Ya, saya pernah jadi notaris PT Krakatau Steel," kata Sutjipto di Gedung DPR, Jakarta, kemarin (30/11). Namun, dia buru-buru menambahkan, kalau keberadaannya sebagai notaris tidak berhubungan sama sekali dengan kebijakan-kebijakan kliennya dalam penentuan harga, dan semacamnya.
Baca Juga:
Sebagai notaris, dirinya juga tidak tahu-menahu soal isu penjatahan saham PT Krakatau Steel. Termasuk, adanya partai politik atau oknum parpol yang berusaha meminta jatah pembelian saham. "Apa yang dilakukan seorang notaris, sesuai dengan profesinya, jadi sama sekali tidak masuk masalah komersial," tegasnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Partai Demokrat terus dihubung-hubungkan dengan polemik seputar penawaran pertama (IPO/initial public offering) PT Krakatau Steel. Terungkap,
BERITA TERKAIT
- HNW Usulkan ke Prabowo Terbitkan Keppres yang Tetapkan 3 April sebagai Hari NKRI
- Surya Paloh: Kenapa Kami Tidak Ada di Kabinet Rezim Prabowo?
- Keponakan Jadi Komisaris di BUMN, Surya Paloh Bilang Begini
- Ini Respons Dasco atas Kebijakan Trump soal Tarif Impor
- Kemendagri Tegaskan Komitmen Dukung Kelancaran PSU Pilkada 2024 di 6 Daerah Ini
- Marwan Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Tarif Impor Baru yang Diumumkan Trump