Anggota F-PKS Minta Pemda dan Himbara Laksanakan Arahan Mensos Risma

"Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang layak menerima bantuan dan yang tidak. Jadi saya minta Pemda berperan aktif," kata Mensos.
Dalam pertemuan itu, Mensos memberikan perhatian pada penyaluran PKH pada tahap II.
Di sini terdapat 2.200 KPM yang tidak transaksi, sebanyak 1.825 KPM ada di Kota Semarang.
Mensos juga menyoroti data KPM BPNT di Kabupaten Semarang.
Pada September terdapat 4.250 KPM belum tersalurkan.
"Kenapa besar sekali. Ini ada kecenderungan angka yang besar dari beberapa bulan. Dan ini angka yang paling besar yang pernah saya tahu," kata Mensos.
Menurut keterangan TKSK, hal ini karena ada KPM meninggal, menjadi TKI dan setting wallet gagal.
Terkait dengan permasalahan tersebut Mensos meminta perwakilan Bank Himbara segera melakukan setting ulang.
Anggota Komisi VIIl DPR KH Buchori mendukung akselerasi penyaluran bansos dan meminta pihak terkait menindaklanjuti arahan Mensos Risma tersebut.
- Pemda Belum Mengajukan Usulan Penetapan NIP CPNS & PPPK 2024, BKN Akan Lakukan Ini
- Waka MPR Dorong Pemda Proaktif Sosialisasikan Persyaratan SPMB 2025 Secara Masif
- Pram-Rano Cairkan Bansos Rp 900 Ribu untuk Penerima KLJ, KAJ, dan KPDJ
- Rano Sebut Bansos untuk Lansia-Disabilitas agar Tak Pinjam ke Bank Keliling
- TB Hasanuddin Minta Kerja Sama Pemprov Jabar dan TNI AD Ditangguhkan, Ini Alasannya
- PP AMPG Bagikan 10 Ribu Paket Bantuan untuk Korban Bencana-Fakir Miskin di Ramadan