JPNN.com 
Anggota F-PKS Minta Pemda dan Himbara Laksanakan Arahan Mensos Risma
"Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang layak menerima bantuan dan yang tidak. Jadi saya minta Pemda berperan aktif," kata Mensos.
Dalam pertemuan itu, Mensos memberikan perhatian pada penyaluran PKH pada tahap II.
Di sini terdapat 2.200 KPM yang tidak transaksi, sebanyak 1.825 KPM ada di Kota Semarang.
Mensos juga menyoroti data KPM BPNT di Kabupaten Semarang.
Pada September terdapat 4.250 KPM belum tersalurkan.
"Kenapa besar sekali. Ini ada kecenderungan angka yang besar dari beberapa bulan. Dan ini angka yang paling besar yang pernah saya tahu," kata Mensos.
Menurut keterangan TKSK, hal ini karena ada KPM meninggal, menjadi TKI dan setting wallet gagal.
Terkait dengan permasalahan tersebut Mensos meminta perwakilan Bank Himbara segera melakukan setting ulang.
Anggota Komisi VIIl DPR KH Buchori mendukung akselerasi penyaluran bansos dan meminta pihak terkait menindaklanjuti arahan Mensos Risma tersebut.
- Mensos Gus Ipul Beri Bantuan Biaya Perbaikan Rumah Kepada Korban Longsor di Padang Lawas
- Kemensos dan Instansi Terkait Siap Rumuskan Protokol Penggunaan Data Tunggal Kemiskinan
- Percepat Pengentasan Kemiskinan, Kemensos-Kemendagri Bersinergi Wujudkan Data Tunggal
- Bea Cukai Cegah Peredaran Rokok Ilegal di Jabar Lewat Langkah Kolaboratif dengan Pemda
- Pemkot Serang Hentikan Penyaluran Bansos, Daerah Lain Bagaimana?
- BNPB Imbau Pemerintah Daerah Siap Siaga Hadapi Bencana Hidrometeorologi Basah
