Anggota Fraksi PPP Pendukung Interpelasi Bakal Disanksi
jpnn.com - JAKARTA - Sekjen PPP Asrul Sani menegaskan pihaknya tidak mendukung interpelasi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sikap ini merupakan keputusan resmi partai dan wajib ditaati seluruh kader.
"Perlu dijelaskan Fraksi PPP di DPR tidak mengambil bagian dalam interpelasi, itu kebijakan partai dan fraksi telah meminta kepada para anggota tidak menjadi bagian dari interpelasi," kata Asrul saat dihubungi, Kamis (27/11).
Dikatakannya, siapapun anggota fraksi yang mendukung interpelasi dianggap telah melanggar perintah partai. Ia juga memastikan bahwa mereka akan mendapatkan sanksi teguran dari partai.
Lebih lanjut Asrul mengatakan, PPP tidak mempersoalkan kenaikan harga BBM. Namun, partai yang kini dipimpin M. Romahurmuzy itu akan tetap mengawasi kinerja pemerintah terkait pemanfaatan dana hasil pengalihan subsidi.
"Kita lihat apakah benar dipergunakan untuk sektor produktif, pembangunan infrastruktur, kartu-kartunya kita lihat apakah benar dipergunakan," pungkasnya.
Seperti diberitakan, enam orang anggota Fraksi PPP ikut menandatangani dukungan interpelasi yang dimotori oleh para politikus Koalisi Merah Putih (KMP). Enam orang itu adalah, Asep Maoshul Affandy, Epyardi Asda, Ahmad Dimyati, A Fauzan Harun, Anas Thohir, dan Kartika Yudhisti. (dil/jpnn)
JAKARTA - Sekjen PPP Asrul Sani menegaskan pihaknya tidak mendukung interpelasi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sikap
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan
- Kapolri Ajak Pemuda Muhammadiyah Berantas Judi Online & Polarisasi Pilkada Serentak
- Penjelasan BKN soal Penentuan Kelulusan PPPK 2024, Honorer K2 Bisa Senang Nih