Anggota ke LN, Pleno KPU Mandek
Jumat, 05 Desember 2008 – 12:55 WIB

Anggota ke LN, Pleno KPU Mandek
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini tengah memiliki agenda menyelesaikan sejumlah aturan teknis. Namun, pleno pembahasan aturan tersebut tak bisa terlaksana karena tiga anggota KPU tak mampu berpartisipasi. Mereka sedang di luar negeri (LN). Anggota KPU Samsul Bahri mengungkapkan, Abdul Aziz dan Sri Nuryanti memang bertolak ke luar negeri. Namun, dia tidak tahu-menahu jika Andi Nurpati juga berangkat ke LN untuk melakukan sosialisasi.
Praktis, dengan empat anggota KPU yang tersisa, pleno tidak bisa dilakukan karena tidak memenuhi kuorum. Anggota KPU Andi Nurpati Baharuddin, misalnya, saat ini di Sri Lanka untuk melakukan sosialisasi dan supervisi pemilu. Sementara itu, dua anggota lain -Sri Nuryanti dan Abdul Aziz- berkunjung ke Paris, Prancis, dan Madrid, Spanyol, untuk tujuan yang sama. Minimal, untuk pleno, lima komisioner harus hadir.
Baca Juga:
Padahal, masih ada beberapa peraturan yang menjadi pekerjaan rumah KPU. Di antaranya, peraturan tentang audit dana kampanye yang seharusnya selesai pada Juli lalu dan peraturan tentang partisipasi masyarakat yang memuat akreditasi lembaga survei. Aturan yang terakhir sudah dalam tahap finalisasi. Tapi, masih ada enam aturan lain yang dalam tahap pembahasan.
Baca Juga:
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini tengah memiliki agenda menyelesaikan sejumlah aturan teknis. Namun, pleno pembahasan aturan tersebut
BERITA TERKAIT
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta OPD Gerak Cepat
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- Berkaca dari Kasus PT Sritex, Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Padat Karya
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
- Perintah Bu Mega, Kepala Daerah dari PDIP yang Belum Retret Ikut Gelombang Kedua
- Dipo Nusantara DPR Dorong Pertamina Reformasi Tata Kelola untuk Kembalikan Kepercayaan Publik