Anggota Komisi I Akan Bergerilya untuk Selamatkan TVRI
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Junico Siahaan mengatakan akan bergerilya secara pribadi kepada Presiden Joko Widodo. Dalam gerilyanya ia akan meminta Jokowi agar merekomendasikan DPR untuk memberhentikan Dewan Pengawas TVRI.
Nico mengatakan Fraksi PDI Perjuangan saat rapat internal di Komisi I DPR RI menilai Dewas TVRI menyalahgunakan wewenang (abuse of power) dengan memberhentikan Helmy Yahya dari jabatan Direktur Utama (Dirut) TVRI dan membentuk panitia seleksi untuk memilih dirut TVRI Pengganti Antar-waktu (PAW) tanpa berdiskusi dengan DPR.
"Kalau Dewas TVRI tidak mau berdiskusi dengan kami, saya akan meminta juga Fraksi PDI Perjuangan untuk mengeluarkan rekomendasi untuk memecat dewas," kata Nico ketika ditemui di Jakarta, Rabu (2/2).
Ia menyesalkan tindakan Dewas TVRI yang langsung mengambil keputusan sepihak memecat Helmy Yahya.
Ia juga kecewa dengan tindakan Dewas TVRI yang sekarang sudah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Dirut TVRI PAW Helmy Yahya tanpa berkonsultasi lebih dulu dengan DPR RI.
Padahal Komisi I DPR RI sedang mencoba menengahi persoalan antara Dewas TVRI dengan Helmy Yahya itu.
Karena itu, ia meminta seleksi Dirut TVRI Pengganti Antarwaktu Helmy Yahya ditunda.
Nico menambahkan fraksinya sudah mengusulkan Komisi I DPR RI meminta audit kinerja BPK RI untuk menjadi acuan pengambilan sikap Komisi I DPR RI terhadap Dewas TVRI yang dirasakan menyalahgunakan kewenangan (abuse of power).
Anggota Komisi I dari PDIP ini akan meminta Jokowi agar merekomendasikan DPR untuk memberhentikan Dewan Pengawas TVRI.
- Aher: Apa yang Sudah Diproduksi Pindad Selama Ini tak Kalah dengan Produk Negara Lain
- Prajurit TNI Diduga Serang Warga di Siburu-Biru, Kang TB Singgung Hukuman ke Komandan
- Rapat Bareng Herindra, Yoyok Komisi I Minta BIN Tak Berpolitik di Pilkada 2024
- Setuju Pernyataan Jokowi, Dave Komisi I Nilai Kebocoran Data Wajib Diantisipasi
- Prabowo Raker Bareng Komisi I, Bahas Lima RUU Kerja Sama Pertahanan
- Pembunuhan Wartawan di Karo, Komisi I DPR Minta Puspomad Usut Dugaan Keterlibatan Oknum TNI