Anggota Komisi III Anggap Kapolda Jabar Sesat Prinsip Hukum

Sehingga tindakan Kejaksaan mengeksekusi Susno semata-mata melaksanakan undang-undang yaitu pasal 270 KUHAP yang berbunyi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Menurut Basarah, tindakan gegabah Kapolda Jawa Barat akan berimbas pada disharmonisasi antar aparat penegak hukum yang pada akhirnya akan menurunkan wibawa kepolisian dan kejaksaan di mata masyarakat.

"Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang merupakan bagian dari Integrated Criminal Justice System (sistem penegakan hukum pidana terpadu) seharusnya ikut membantu agar Kejaksaan dapat segera mengeksekusi terpidana dan bukan malah menghalang-halangi," kata Basarah.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan tersebut menilai tertunda dan berlarut-larutnya eksekusi Susno merupakan pelanggaran atas prinsip supremasi hukum dan prinsip persamaan di depan hukum. Padahal keduanya merupakan prinsip-prinsip utama negara hukum.