Anggota MPR asal Papua dan Papua Barat Bentuk Badan Komunikasi

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 21 wakil rakyat dari Provinsi Papua dan Papua Barat terdiri dari 8 Anggota DPD dan 13 Anggota DPR RI mendeklarasikan berdirinya Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD Papua dan Papua Barat bertempat di Media Center, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (25/10/2019).
Hadir dalam Deklarasi itu Ketua Badan Komunikasi Yorrys Raweyai, Wakil Ketua Komarudin Watubun, Sekjen Filep Wamafma; anggota Robert J. Kardinal, Trifena M. Tinal, H. Sulaeman L. Hamzah, Roberth Rouw, dan Ina Elizabeth Kobak.
Kepada para wartawan, Yorrys mengatakan sejak lama di Provinsi Papua dan Papua Barat terjadi berbagai dinamika dan permasalahan yang sepertinya tidak kunjung selesai, seperti masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk itu, perlu ada lembaga formal yang memrepresentasikan diri untuk menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat.
“Dalam berbagai masalah, sepertinya pemerintah berjalan sendiri,” tutur Yorrys, anggota DPD RI dari Papua Barat itu.
Untuk itu, menurut Yorrys, wakil rakyat berasal dari Papua dan Papua Barat, baik yang berada di DPD maupun DPR bersepakat untuk membentuk wadah yang mempunyai legalitas.
Wadah ini diharapkan mampu menjadi mediator dalam rangka menyelesaikan masalah yang ada di tanah Papua secara keseluruhan.
“Untuk itu kita bersepakat membentuk Badan Komunikasi,” ujar mantan politikus Partai Golkar itu.
Menurut aktivis Pemuda Pancasila, anggota dari badan itu akan menginvetarisir masalah-masalah yang ada. Badan itu juga ingin mempublikasikan masalah yang ada secara baik dan benar serta bertanggung jawab.
Sebanyak 21 wakil rakyat dari Provinsi Papua dan Papua Barat terdiri dari 8 Anggota DPD dan 13 Anggota DPR RI mendeklarasikan berdirinya Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD Papua dan Papua Barat.
- Ketua MPR: Tindakan Kelompok Radikal Bisa Ciderai Perjuangan Rakyat Palestina
- Gala Premiere Film Pinjam 100 The Movie Sukses, Bamsoet: Bisa jadi Cermin Generasi Muda
- Waka MPR Lestari Moerdijat Minta Peningkatan Kualitas SDM Sejak Dini Segera Dilakukan
- Waka MPR Dukung Keterlibatan Aktif Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan Ditingkatkan
- Waka MPR Eddy Soeparno Angkat Bicara soal Protes AS Terhadap Kebijakan TKDN Indonesia
- Sikapi Kebijakan Trump, Waka MPR Tekankan Pentingnya Penguatan Diplomasi Perdagangan