Angka Golput Tinggi, Parpol Semakin Rugi
Sabtu, 16 Maret 2013 – 04:07 WIB
Menurut Husin, ada beberapa langkah lain yang juga perlu dibenahi. Diantaranya parpol harus berani mencalonkan tokoh-tokoh yang terbukti berbuat bagi masyarakat. “Artinya parpol jangan lagi hanya menyajikan tokoh yang itu-itu saja, padahal tidak terbukti kerja nyata di tengah masyarakat. Parpol juga sebaiknya menghentikan langkah akal-akalan yang hanya bertujuan mengeksploitasi masyrakat,” katanya.
Baca Juga:
Sementara itu secara terpisah, Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma), Said Salahuddin. Tingginya angka golput harus menjadi catatan penting. Baik bagi penyelenggara pemilu, maupun pemerintahan yang ada. Karena kondisi memerlihatkan gejala kepedulian masyarakat dalam menyalurkan aspirasi, terutama di Sumut, justru semakin menurun pada Pemilu 2014 mendatang. “Jadi sistemnya yang harus dibenahi. Agar kepedulian masyarakat dapat naik, karena ini menyangkut masa depan terutama pembangunan bangsa ke depan,” ujarnya.
Kekhawatiran yang sama juga disuarakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Didi Supriyanto. “Kalau kita melihat tingginya angka Golput di Sumut, itu kan jelas bahwa memang masyarakat tidak mendukung pelaksanaan Pilkada yang digelar. Jadi hal ini benar-benar harus menjadi kekhawatiran nasional. Karena kondisi yang sama kan juga terlihat pada saat Pilkada Jawa Barat, bahwa yang Golput mencapai 40 persen,” katanya.
Karena itu mengantisipasi kondisi yang tidak diinginkan, Didi menyarankan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera mengundang para penyelenggara Pemilu partai-partai politik dan lembaga terkait lainnya untuk membahas hal ini. “Itu dilakukan salah satunya semisal membuat konsensus. Karena walau bagaimana pun, meski faktanya seperti apa yang terlihat, kita kan harus tetap jalan terus. Jadi sekali lagi saya kira Presiden perlu membuat semacam konsensus,” katanya.
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara akhirnya merilis hasil perhitungan Pemilihan Gubernur yang digelar pada 7 Maret
BERITA TERKAIT
- Komisi IV DPR Mendukung Langkah Pemerintah Pangkas Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Petani
- MK Hapus Presidential Threshold, Gibran Berpeluang Melawan Prabowo di 2029
- Sugeng Budiono Apresiasi Kritik Haidar Alwi Terhadap Survei OCCRP
- Ketua DPP PDIP Said Abdullah Tanggapi Putusan MK Tentang Penghapusan Presidential Threshold
- Kemendes Harus Membatasi Penggunaan Dana Desa untuk Sosialisasi dan Pelatihan
- Kabar Didik Melon yang Berjalan Kaki Jakarta-Boyolali, Dia Sudah di Karawang