Angka Kemiskinan Naik tapi Bicara Pemindahan Ibu Kota, Malu Kita!

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah serius mempersiapkan pemindahan ibu kota negara. Buktinya, Kementerian PPN/Bappenas telah mengajukan tambahan anggaran Rp 7 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017.

Tambahan anggaran itu untuk mengkaji lebih komprehensif rencana pemindahan pusat pemerintahan tersebut.

Namun, rencana pemerintah tersebut tampaknya menemui kendala. Anggota dewan tidak sepakat dengan pengajuan anggaran tambahan tersebut.

Kemarin (24/7), dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, diputuskan untuk menunda alokasi anggaran untuk visibility study pemindahan ibukota tersebut.

"Anggaran Kementrian PPN yang semula Rp 1.360,8 miliar, mengalami perubahan Rp1,8 miliar yang terdiri dari efisiensi. Sehingga anggarannya menjadi Rp1.358,9 miliar," jelas Wakil Ketua Komisi XI DPR Supriyatno, di Gedung DPR, kemarin.

Dalam rapat kerja tersebut, beberapa anggota Komisi XI memang menyatakan keberatannya terhadap tambahan anggaran Rp 7 miliar tersebut.

Refrizal, anggota fraksi PKS, menuturkan, kajian pemindahan ibu kota yang belum jelas tersebut, justru membuang waktu dan energi pemerintah.

Begitu juga dengan anggota fraksi PPP Elviana yang menilai pemindahan ibu kota ke luar Jawa justru memakan anggaran yang sangat besar.