Angka Kemiskinan Naik tapi Bicara Pemindahan Ibu Kota, Malu Kita!

"Perihal pemindahan ibukota, darimana anggarannya? Di Malaysia itu pindahnya hanya ke Putrajaya, tidak sejauh di Indonesia," jelas Elviana.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Hafisz Tohir menuturkan, alokasi kajian pemindahan ibukota tersebut sebaiknya dianggarkan tahun depan. Penundaan tersebut dilakukan karena pemindahan ibu kota dinilai tidak mendesak.

Pihaknya meminta supaya pemerintah lebih fokus dalam masalah-masalah yang tingkat urgensinya lebih tinggi seperti masalah pengentasan kemiskinan.

"Kita kan tahu hari ini rakyat tidak berhasil mendapat beras miskin. Kenapa? ini kan harus kita selesaikan. Angka kemiskinan kita juga naik. Kalau kita bicara pemindahan ibu kota, malu kita. Apa urgensinya,"jelasnya.

Hafisz melanjutkan, soal pemindahan ibukota sebaiknya dikaji dahulu sebelum mengajukan anggaran. Dia pun menyarankan, dana kajian sebaiknya dibebankan pada pihak swasta.

"Kalau memang mau pemerintah buat kajian ya suruh aja swasta. Saya inget kok konsorsiumnya Pak Tommy Winata survei jembatan Jawa-Sumatera pakai anggaran sendiri Rp300 miliar. Tidak ada keluar uang pemerinah sedikit pun. Bisa. Artinya, kalau nanti jadi dibangun ya baru pemerintah turun tangan. Artinya ada yang mengerjakan dulu. Karena kita lihat urgensinya,"imbuhnya.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menuturkan pihaknya akan terus melakukan kajian, sekalipun pengajuan dananya ditolak.

Dia menguraikan, yang menjalankan kajian tidak hanya dari kementriannya sendiri, namun juga dari Kementrian ATR dan Kementerian PUPR.