Angka Pengangguran dan Kemiskinan di Surabaya Meningkat, DPRD Usulkan Ini

jpnn.com, SURABAYA - Dua minggu ini, DPRD Kota Surabaya sedang membahas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2020. 

Anggota Pansus LKPJ Tahun 2020 Alfian Limardi memiliki beberapa catatan khusus, di antaranya tidak tercapainya indikator makro seperti ekonomi yang terkontraksi lebih dari empat persen, meningkatnya angka pengangguran terbuka, dan angka kemiskinan akibat pandemi Covid-19. 

Dewan Komisi B Fraksi PSI itu menyarankan untuk pemulihan ekonomi. 58 UMKM di Surabaya sangat besar potensinya dibangkitkan kembali. 

"UMKM yang perlu menjadi prioritas yakni mereka yang bergerak pada lapangan usaha penyediaan akomodasi, makan minum, perdabganan besar atau eceran, reparasi mobil motor, dan industri pengolahan." tutur Alfian secara tertulis, Minggu (18/4). 

Ketiga lapangan usaha itu menopang perekonomian Surabaya dan mampu menyerap tenaga kerja yang surplus. Alfian memerinci, pada tahun 2020, ada sekitar 50% target UMKM yang dibina pemasarannya dan sekitar 8% target usaha mikro yang mendapat akses permodalan. 

Untuk itu, pemanfaatan pemasaran melalui layanan digital perlu ditingkatkan, misalnya kolaborasi dengan virtual exhibition yang menjajakan produk UMKM. 

"Pemkot Surabaya perlu hadir memperluas kerja sama dengan BUMN, BUMD, lembaga keuangan, maupun swasta melalui program CSR-nya,"tutur dia. 

Tujuannya, sambung Alfian, memberikan pelatihan pengelolaan keuangan untuk  mempermudah akses permodalan agar UMKM yang selama ini unbankable meningkat statusnya menjadi bankable.