JPNN.com 
Angkat Seluruh Honorer Tendik jadi PPPK, Pemda Tidak akan Rugi
jpnn.com, JAKARTA - Ketua umum DPP Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I) Raden Sutopo Yuwono menilai pemerintah akan lebih hemat jika mengalihkan tenaga kependidikan (tendik) ke PPPK.
Opsi pengalihan status ke outsourcing justu membuat anggaran membentuk.
"Daripada mengalihkan tendik ke outsourcing justru akan membuat anggaran membengkak," kata Sutopo kepada JPNN.com, Sabtu (6/8).
Besaran gaji outsourcing, ujarnya, dihitung berdasarkan upah minimum regional (UMR).
Jika daerah A, UMR Rp 3 jutaan, maka penyedia tenaga outsourcing harus menggaji sebesar itu.
Berbeda bila diangkat PPPK. Menurut Sutopo, pemerintah akan lebih ringan bebannya.
Sebab, penggajian PPPK mengikuti aturan dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penggajian dan Tunjangan PPPK.
"Daripada di-outsourcing mending diangkat menjadi PPPK. Toh gaji honorer tendik Ijazah SD, SMP, SMA bila mengacu Perpres 98/2020 sudah sama dengan sebelum menjadi PPPK," ujarnya.
Ketum DPP FHNK2I Raden Sutopo Yuwono mengusulkan agar Pemda mengangkat honorer tendik menjadi PPPK agar menghemat anggaran
- Seleksi PPPK Tahap 2 Daerah Ini Bulan Depan, 904 Honorer Memperebutkan 103 Sisa Formasi
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Baik, Honorer Silakan Mempersiapkan Diri, Jadwal Tes PPPK Sudah Keluar?
- Jadwal Tes PPPK Tahap 2 Tidak Serentak, Kapan Bisa Cetak Kartu Ujian? Tenang ya
- Sebegini Jumlah Honorer yang Bertarung di Tes PPPK Tahap 2, Ketat
- Lantik 3.344 PPPK & 352 CPNS, Rudy Susmanto Pengin ASN Jadi Agen Perubahan
- Kepala BKN: Tes PPPK Tahap 2 Dimulai 22 April, Honorer Persiapkan Diri
