Angket Jalan, Reshuffle Mengancam

Selain itu, Yunarto Wijaya juga mencatat beberapa anggota DPR yabng diduga terlibat dalam kasus-kasus hukum tertentu, seperti ditangkapnya Dimyati Natakusuma dari fraksi PPP. “Belum lagi beberapa anggota DPR dari PDIP yang namanya disebut-sebut dalam kasus penyuapan oleh Miranda Gultom dalam hal pencalonan Deputi Senior Gubernur BI. Secara logika, agak sulit untuk bisa mengharapkan sebuah kasus "Kotor" bisa diselesaikan oleh tangan-tangan yang mungkin juga "Kotor",” jelasnya.

Dia juga mengungkap beberapa catatan perjalanan angket DPR yang tak jelas ujung-pangkalnya. Lihat bagaimana proses penyikapan terhadap kebijakan pemerintah menaikkan BBM. "Pada kenaikan BBM I (Maret 2005), sebagian besar fraksi menolak terhadap kebijakan ini, berbeda jauh dengan sikap fraksi pada kenaikan BBM II (Oktober 2005) dimana fraksi-fraksi yang sebelumnya menolak beranjak menjadi menerima (ada yg dengan catatan), terkecuali PDIP. Lalu kenaikan ketiga (Juni 2008) dimana mayoritas fraksi kemudian cenderung untuk menolak kebijakan pemerintah lagi."

Ini sulit diterima akal sehat, mengingat isu kenaikan BBM ini berhubungan dengan isu ideologis yang berkaitan dengan keterpihakan kepada rakyat. "Kritik keras terhadap isu neoliberalisme yang ditandai dengan pencabutan subsidi (termasuk BBM) pada rakyat ternyata tidak diimplementasikan DPR untuk membela kesulitaan rakyat. Tidak satu partai pun yang memiliki sikap ideologi secara jelas dalam hal menjalankan fungsinya sebagai legislator,” jelasnya.

Demikian juga soal Lapindo, suara-suara keras yang muncul secara individu di beberapa partai, ternyata tidak berjalan linier dengan dukungan fraksi secara formal. "Hampir semua fraksi bersuara datar menyikapi penderitaan rakyat Sidoardjo itu. Ini sangat menggelikan karena di koran anggota dewan bersuara keras sementara di DPR tenang-tenang saja," imbuh Yunarto Wijaya. (fas/JPNN)