Angket Menkumham Terkait Nurani Fraksi, Bukan Persoalan Koalisi

jpnn.com - JAKARTA - Politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung Wibowo menilai sikap fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) menggulirkan Hak Angket untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berlebihan.

"Terlalu berlebihan karena ini jadi hak angket, Walaupun ini dijamin konstitusi," kata Pramono, saat dihubungi Kamis (26/3), menyikapi usulan angket Menkumham yang didaftarkan KMP.

Mantan mediator perdamaian Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan di parlemen ini juga mengaku bahwa KIH sudah mengadakan rapat menyikapi usulan angket tersebut. Hasilnya, fraksi-fraksi KIH tegas menyatakan penolakan.

"Kami tidak setuju dan menolak pengajuan angket itu. Dan kami meyakini persoalan ini bukan KIH dan KMP, tapi persoalan nurani fraksi," tegasnya.

Pramono memandang dalam memutuskan pengurus DPP Golkar yang sah, yakni pimpinan Agung Laksono, telah didasarkan pertimbangan yang matang. Karena itu dia menilai tak ada urgensinya menggunakan hak angket.

"Enggak ada urgensi pengajuan hak angket ini. Enggak ada kepentingan bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kalaupun ada persoalan sebaiknya diselesaikan melalui internal partai, atau ada ruang ajukan gugatan (ke PTUN)," pungkasnya. (fat/jpnn)