Angket Pajak Bukan untuk Ganggu SBY

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golongan Karya (Golkar), Idrus Marham menyatakan bahwa sikap kritis Fraksi Partai Golkar di DPR termasuk mendorong penggunaan hak angket dalam mengungkap mafia pajak merupakan upaya untuk memperkuat posisi politik pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Idrus, Golkar sama sekali tak ingin mengganggu pemerintahan SBY.

Hal itu disampaikan Idrus dalam jumpa pers Fraksi Golkar di gedung DPR RI, Jumat (25/2).  "Golkar sangat menghargai presidensil. Sikap kritis itu untuk memperkuat pemerintahan dalam menegakkan hukum," kata Idrus Marham yang didampingi Ketua Fraksi Golkar, Setya Novanto dan sejumlah politisi Golkar di DPR lainnya.

Idrus menjelaskan, koalisi Pemerintahan SBY-Budiono dibentuk untuk meningkatkan efektifitas pemerintahan guna pencapaian target pemerintahan yang telah ditetapkan. Meski demikian, kesepakatan tersebut tidak berarti harus menafikan eksistensi dan perbedaan di antara partai-partai anggota koalisi.

Hanya saja, kata Idrus, masalah mulai muncul di saat keluarnya Instruksi Presiden tentang pemberantasan mafia hukum dan mafia pajak. Idrus menegaskan, sebagian anggota koalisi memandang masalah ini dapat diselesaikan melalui panitia kerja (panja). Sedang anggota koalisi lain termasuk Golkar, memandang perlunya Panitia Angket sehingga terbentuk kekuatan politik yang lebih besar untuk mengungkap mafia pajak.