Anies Baswedan Diusulkan jadi Mendiknas

JAKARTA--Desakan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat kabinet yang ramping dan mayoritas dari kalangan profesional, terus mengemuka. Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Irman Putra Sidin mengatakan, di era otonomi daerah seperti sekarang ini, kewenangan-kewenangan pemerintah pusat sudah habis dilimpahkan ke daerah. Dengan alasan itu, mestinya kabinet tidak perlu gemuk.

Menurutnya, tidak perlu ada menteri pertanian, menteri kehutanan, menteri koperasi, dan sejenisnya, yang memang urusannya sudah ditangani pemerintah daerah. Yang masih perlu adalah menteri pertahanan, menteri agama, menteri keuangan, atau menteri pendidikan. Maksimal hanya dibutuhkan 15 menteri. "Kayak Menko Polkam, itu dibubarkan negara ini tak akan bubar. Tapi kalau DPRD dibubarkan, republik ini baru bisa bubar," ulas Irman Putra Sidin kepada JPNN di Jakarta, Rabu (15/7).

Sementara, anggota DPD Ichsan Loulembah berpendapat, karena saat ini sudah era desentralisasi, maka SBY harus memilih orang-orang yang punya ide desentralisasi. Anggota kabinet mendatang, katanya, harus punya ideologi desentralisme guna memperkuat pembangunan di daerah. Saat didesak untuk menyebut nama, dia mengatakan, Rektor Universitas Paramadina, Anies Rasyid Baswedan, cocok sebagai Mendiknas, Jafar Habsah yang orang Partai Demokrat juga pas bila mengisi menteri pertanian karena dia pernah menjadi Dirjen Tanaman Pangan, dan Sofyan Djalil masih layak meneruskan jabatannya sebagai Menneg BUMN. "Mereka punya ide-ide desentralisme. Kepala Bappenas, menkeu, dan mendagri juga mesti paham konsep desentarlisasi," ulasnya.

Dia berharap, SBY bisa mengakhiri mitos bahwa mendagri harus dijabat mantan jenderal TNI. Orang sipil seperti Ryass Rasyid dikatakan cocok menjadi mendagri. Sedang menteri percepatan pembangunan daerah tertinggal mesntinya dipegang orang dari kawasan Indonesia Timur. "Karena daerah tertinggal banyak ada di kawasan Indonesia Timur, sehingga dia paham betul dan punya empati tinggi," ucapnya. (sam/JPNN)