Anies Bersama TNI, Polri dan Kejaksaan Tutup Ruang Pungli, Mahfud MD Langsung Mengapresiasi 

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menutup ruang pungutan liar atau pungli pada pelayanan publik di ibu kota. 

Langkah itu akan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan. 

Salah satu upaya menutup ruang pungli itu melalui penandatanganan Komitmen Bebas Pungli 2021 dari Gubernur DKI, Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, dan Kejaksaan Tinggi yang disaksikan langsung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Anies menyatakan bahwa salah satu yang mengakibat potensi pungli muncul ialah karena adanya keserakahan.  

“Di sini selalu ada ruang, kami sebutnya greed atau keserakahan, muncul potensi pungli. Kami ingin sama-sama pastikan bahwa di Jakarta terbebas dari pungli itu,” ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (16/11). 

Anies Baswedan menyebut jajaran yang tersebar pada enam kota dan kabupaten di DKI Jakarta juga memiliki kesamaan komitmen untuk memberantas pungli atau korupsi.

Menurut Anies, sebelumnya pihaknya menerapkan digitalisasi, sehingga layanan publik dilakukan secara transparan dan menekan potensi pungli.

Dari sisi petugas di lapangan,  kata Anies, para personel mendapatkan penghasilan yang cukup, sehingga dia optimistis hal itu dapat menutup potensi pungli.