Anies Diminta Awasi Ketat Pengadaan Alkes di Dinkes

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) M Syaiful Jihad meminta Gubernur DKI Anies Baswedan melakukan pengawasan secara ketat proses pengadaan alat kesehatan (alkes) di lingkungan Dinas Kesehatan. Pasalnya, diduga kuat ada pihak-pihak yang bermain dalam proyek tersebut.

"Pola kecurangannya tampak nyata,” kata Syaiful di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (18/9).

Syaiful menilai, anggaran jumbo pengadaan alat kesehatan dimanfaatkan oleh oknum pejabat Dinkes DKI dan pihak ketiga mengeruk keuntungan dari pengadaan barang dan jasa. Akibatnya, diduga terjadi monopoli satu perusahaan sebagai pemenangnya.

Hal ini menurut mantan aktivis HMI Cabang Jakarta itu, berpotensi terjadi pengaturan pemenang. Dia mengakui, pengadaan barang ini seperti gula mengundang semut karena dinikmati calo dan pemain alat kesehatan.

"Mulai janji pemberian keuntungan dan dugaan sampai pencucian uang hasil korupsi,” ujar Syaiful.

Bahkan, Syaiful menegaskan, dugaan yang terjadi proses pengadaan barang di di Dinkes DKI adalah konspirasi besar. Namun, praktik tersebut tertutup dengan rapi lantaran diduga ada perlindungan oknum pejabat Dinkes karena terindikasi menerima jatah dari pelaku korupsi.

"Ini momentum Anies bersih-bersih Dinkes DKI dari dugaan praktek koruptif,” tegas Syaiful.

Menurut Syaiful, dengan alasan pemenuhan kebutuhan alkes maupun non alkes Dinkes DKI menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menugaskan NN beserta jajarannya diduga melakukan monopoli dan tindakkan koruptif.