Anies Diminta Tak Meremehkan Kejanggalan Proyek Lelang Beton di BPPBJ

"Sedangkan pada proyek Katalog Lokal untuk Beton, Precast, dan Beton Rapid Setting dokumen persyaratannya berubah sendiri, alias bukan Prinsipal Produsen atau Dostributor/Agen," beber Tom.

Dengan demikian, mantan Relawan Presedium Anies-Sandi ini mengingatkan, bahwa sikap diam Anies terkait kisruh lelang beton dapat berakibat fatal di kemudian hari.

"Artinya, bila nantinya ada dugaan kasus korupsi dalam pengadaan e-Katalog Beton Gebernur Anies sudah tidak dapat ngeles. Dia harus bertanggungjawab penuh, karena kita sudah mengingatkan beberapa bulan ini. Namun Anies tidak mengindahkan," jelas Tom.

Untuk itu, Tom juga meminta politisi DPRD DKI di Kebon Sirih lebih serius memperhatikan pernyataan kepala LKPP dan KPK tersebut, sebagai pengawas dan kontrol kinerja birokrasi DKI, khususnya terkait dugaan permainan yang dilakukan Kepala BPPBJ DKI, yang belakangan ramai  disorot. 

Sistem Pengadaan Digital Kerap 'Diakali' dari Hulu

Diketahui, sebelumnya LKPP RI mengakui, meskipun pengadaan barang dan jasa sudah menggunakan sistem digital, tetapi masih saja ada pihak yang mencoba "mengakali" agar bisa melakukan korupsi.

Kepala LKPP RI, Roni Dwi Susanto menyebut, lewat sistem digital, pengadaan barang dan jasa memang prosesnya semakin terbuka dan akuntabel. Namun ada oknum yang tidak berintegritas yang menjebol sistem demi bisa melakukan korupsi.

"Semakin transparan dengan prinsip pengadaan yang efisien, efektif, terbuka bersaing, adil, akuntabel, kita bisa buktikan, walau masih terjadi tindak pidana korupsi, tapi sistemnya yang tetap dijebol orang tidak berintegritas," ungkap Roni Dwi Susanto, Jakarta, Senin (4/11/2019) kemarin.