Anies Ingin Penciptaan Lapangan Kerja Berbanding Lurus dengan Pertumbuhan Ekonomi
jpnn.com, PADANG - Calon Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan menghadiri event 'Desak Anies' di Lapangan Cindua Mato, Sumatera Barat.
Anies mengungkapkan tujuan pendidikan untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan, serta memperhalus perasaan seperti dikatakan Tan Malaka.
“Kita semua ingat kalimat itu. Kita harus ingat bahwa pendidikan bukan sekadar persiapan kerja. Pendidikan bukan untuk menciptakan penjaja-penjaja ilmu pengetahuan yang akan memberi ilmunya kepada orang-orang yang akan membayar dengan harga termahal,” ujar Anies, Rabu (3/1).
Pendidikan, kata Anies, adalah mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Untuk menjadi manusia yang berakhlak.
“Manusia yang punya kompetensi. Manusia yang punya skill, manusia yang memberi manfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Itulah fungsi pendidikan. Pendidikan itu membekali sesuai dengan potensinya,” terang dia.
Sekarang tantangan, ujar Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 itu, bukan hanya kaum muda saja yang tidak bisa mendapat pekerjaan, karena pekerjaannya yang kurang banyak.
“Jumlah yang lulus dengan lapangan pekerjaannya tidak seimbang. Kita ingin kebijakan pertumbuhan ekonomi, yang menciptakan pemerataan dan keberlanjutan. Istilahnya pertumbuhan yang berkualitas,” ucap Anies.
Bila harus memilih pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan atau pertumbuhan ekonomi yang menengah dengan pemerataan, kata Anies, maka pertumbuhan ekonomi menengah dengan pemerataan jauh lebih baik.
Capres Anies Baswedan lebih memilih pemerataan ketimbang pertumbuhan yang tinggi
- 42 Persen Pemilih Golput di Pilgub Jakarta 2024, Terbanyak Memilih saat Anies vs Ahok
- Yakin Pram-Rano Menang Satu Putaran, Anies Baswedan: Lihat Data KPU
- Pramono Sebut Nama Anies Hingga Ahok Setelah Unggul di Quick Count
- Anggap Maruarar Sirait Main SARA di Jakarta, Chandra: Belum Move On dari Rezim Jokowi
- Hasto Bakal Kirim Buku Pak Sabam Biar Ara Sirait Melakukan Perenungan
- Tuduh Ara Bermain SARA di Pilkada Jakarta, PDIP Bakal Tempuh Langkah Hukum