Anies Membahayakan Masyarakat, DPRD Didesak Dukung Usulan PSI

jpnn.com, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta didesak untuk mendukung upaya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menggunakan hak interpelasi ke Gubernur DKI Anies Baswedan.

Inisiator Alumni SMA Jakarta Bersatu, Donna Pediarto mengatakan, sudah seharusnya fraksi di DPRD DKI Jakarta menggunakan hak interpelasi ke Anies. Ini untuk memperjelasan alasan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu melakukan pembiaran acara yang dihadiri Ketua FPI Rizieq Syihab.

"Sangat terkesan, bahwa di masa diberlakukannya UU Kesehatan terkait Pandemi Covid-19, di mana negara sedang bersusah payah menangani agar laju pertambahan angka positif Covid-19 tidak terus naik, justru Anies Baswedan sebagai gubernur melakukan pembiaran terhadap kegiatan pengumpulan massa oleh Rizieq Syihab dan FPI," katanya di Jakarta, Minggu (22/11).

Dia mengaku heran, bagaimana bisa Anies membiarkan terjadinya kerumunan massa di kala Pemprov DKI Jakarta memberlakukan PSBB Transisi. Bahkan, Donna menambahkan, Pemprov DKI seolah memberikan dukungan terhadap adanya kerumunan massa tersebut.

"Entah apa yang ada dibenaknya (Anies), di satu sisi dia tegas terhadap rakyat yang akan melakukan kegiatan-kegiatan dengan tidak memberikan izin, melakukan razia keramaian dan razia masker terhadap masyarakat," ujarnya.

"Sementara terhadap kegiatan Rizieq Syihab dan FPI sebaliknya. Melakukan kunjungan sebelum acara besar dimulai, memberikan izin penutupan jalan, bahkan turut berkontribusi dalam distribusi masker, cairan pembersih, tempat cuci tangan dan entah apalagi, seolah beliau sendiri yang sedang hajatan," tambah Inisiator Gerakan Perempuan Alumni.

Untuk itu, Donna mendesak DPRD DKI Jakarta menggunakan hak interpelasinya agar memberikan penjelasan terkait pembiaran Anies terhadap kerumunan massa di Petamburan dan Tebet.

"Hak interpelasi DPRD harus digunakan segera, untuk melakukan hak bertanya secara khusus dan detail terkait dukungan Gubernur terhadap kegiatan Rizieq Syihab dan FPI, yang jelas-jelas sangat meremehkan UU Kesehatan terkait penanganan Covid-19," tegasnya.