Anies - Sandi Berkuasa, Anggaran Perjalanan Dinas Membengkak

Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Guntur mengatakan, perjalanan dinas sudah dilakukan oleh gubernur, sejak masa Joko Widodo (Jokowi), Ahok hingga Anies Baswedan. Kunjungan tersebut, menurutnya hal yang wajar.

“Di tahun pertama pemerintahan, wajar gubernur melakukan kunjungan ke negara tetangga,” ujar Guntur.

Namun demikian, masih ujar Guntur perjalanan dinas harus mempertanggungjawabkan hasil perjalanan dinas kepada masyarakat. Sehingga, anggaran yang dipergunakan untuk perjalanan dinas tidak terbuang sia-sia dan demi kepentingan Pemprov DKI Jakarta.

“Ya setelah melakukan perjalanan dinas, harus transparan menyampaikan apa hasil dan pertanggungjawabannya kepada masyarakat Jakarta,” katanya.

Dikatakan Guntur, menjadi catatan Pemprov DKI bahwa perjalanan dinas sebaiknya hanya dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur saja. Sementara, untuk kepala dinas agar tidak terlalu sering.

“Kalau gubernur dan wagub oke, tapi kalau kepala dinas kunker ke luar negeri itu enggak masuk akal, kecuali itu untuk memenuhi undangan,” ungkapnya.

Perlu diketahui kunjungan kerja dianggarkan dalam APBD 2018 melalui Biro Administrasi Sekretariat Daerah (Setda) dengan nama kegiatan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pejabat dan Staf. Anggaran tersebut tidak dibedakan antara gubernur, wakil gubernur, dan pejabat lainnya.

Nilai anggarannya mencapai Rp 54,5 miliar. Dengan rincian Rp 36,4 miliar untuk perjalanan dinas dalam daerah dan Rp 18 miliar untuk perjalanan dinas luar daerah. Jumlah tersebut digunakan untuk biaya perjalanan dinas satu tahun.