Anies Siap Berlawanan dengan Kemendagri soal Anggaran TGUPP

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) akan jalan terus meski mata anggarannya tidak disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut Anies, yang penting adalah ada perbaikan pada fasilitas pendidikan, penurunan ketimpangan ekonomi, serta ketersediaan lapangan kerja.
"Timnya apa pun kami bisa survive, tidak ada masalah. Jadi kami take it easy. Yang jelas kami akan terus kerja cepat, kami akan terus kerja tuntas dengan atau tanpa dukungan dari Kemendagri," kata Anies di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (22/12).
Anies menegaskan, sebenarnya kewenangan mengenai pos anggaran untuk TGUPP ada ri Pemprov DKI. Kemendagri, menurut Anies, tidak bisa mengintervensi kewenangan Pemprov DKI dalam menyusun APBD.
"Sebetulnya otoritas ada di kami. Otoritasnya bukan di Kemendagri. Di Kemendagri hanya rekomendasi, bisa tidak dijalankan," kata Anies.
Meski begitu, Anies tetap menghormati pandangan Kemendagri soal TGUPP. Namun, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu juga meminta Kemendagri menghormati Pemprov DKI mengingat TGUPP sudah ada badan anggarannya sejak era Gubernur Joko Widodo.
"Kami ingin menghormati dan rasanya sebagai kementerian yang mengelola dan membawahi seluruh provinsi yang lintas waktu, tentunya punya dong preseden, punya dong rujukan aturan," tandas Anies.(tan/jpnn)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) akan jalan terus meski mata anggarannya dianulir Kemendagri.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Pemprov DKI Siapkan PIK Sebagai Pintu Masuk Wisatawan ke Kepulauan Seribu
- Ikuti Jejak Anies, Pramono Gratiskan Pajak Rumah dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar
- Pesan Penting Kepala BKN untuk Para CPNS, Filosofi Tata Surya
- Kepala Daerah Tak Dilantik Bersamaan, Revisi UU Pemda & Pilkada Dimungkinkan
- Rakor dengan Kementerian PU, Wamendagri Kawal Percepatan Pembangunan 4 DOB Papua
- Wamendagri Ribka Tegaskan Akan Kawal Percepatan Pembangunan DOB Papua