Anies Sindir Open Governance, Ahok: Kurang Open Lagi ?

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sistim open governance sudah diterapkan Pemprov DKI Jakarta.

Menurut pria yang karib disapa Ahok itu, sistem open governance menghasilkan partisipasi publik.

“Tujuannya apa? Untuk menghindari korupsi supaya pelayanan bisa lebih baik. Itu sudah kami lakukan,” kata Ahok, sapaan Basuki, di kawasan Proklamasi, Jakarta, Senin (27/3).

Calon Gubernur DKI Jakarta itu menyontohkan, bisa mengetahui mengenai korupsi proyek uninterruptible power supply berkat sistim e-budgeting.

“E-budgeting partisipasi dari mana? Dari e-musrenbang,” ucapnya.

Selain itu, Ahok menambahkan, masyarakat bisa melaporkan mengenai keluhan di lingkungan sekitar melalui aplikasi Qlue.
Karena itu, dia mengaku bingung dengan pernyataan calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa sistim open governance yang diterapkan Pemprov DKI belum maksimal.

Menurut Anies, open governance tidak sekadar keterbukaan informasi, tetapi juga keterlibatan warga untuk membangun Jakarta.

Pada saat aktif menjadi Gubernur DKI, Ahok selalu menerima pengaduan dari warga di Balai Kota.