Anies Terancam Digoyang Interpelasi, Prabowo Bilang Begini
jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan tengah menggalang dukungan di DPRD DKI untuk menggulirkan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan.
Menanggapi itu, anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra Prabowo Soenirman mempersilahkan PDIP melakukan manuver itu.
"Silahkan saja, itu hak mereka. Kami dari Gerindra enggak mau arahkan itu," kata Prabowo saat dihubungi redaksi, Kamis (25/1).
Dia menegaskan sebagai partai pengusung dan pendukung Anies-Sandi, Gerindra tidak akan ikut ambil bagian dari rencana itu.
"Ya enggak mungkin lah, orang Gerindra mendukung kebijakan beliau kok. Kami tidak ada masalah. Yang pasti Gerindra tidak akan ikut," tegas Prabowo.
Ada dua kebijakan Anies-Sandi yang dianggap melanggar UU. Yakni, penataan kawasan Tanah Abang, dan pemberian izin penyelenggaraan kegiatan besar di Monas.
Untuk penataan kawasan Tanah Abang, kebijakan yang dianggap melanggar UU yakni penempatan PKL di salah satu ruas jalan di depan Stasiun Tanah Abang. Kebijakan tersebut dinilai melanggar peraturan tentang lalu lintas.
Sedangkan kebijakan pembukaan Monas untuk kegiatan masyarakat dinilai telah mengesampingkan Keputusan Presiden Nomor 25/1995.
Gubernur Anies Baswedan terancam digoyang lewat hak interpelasi yang digulirkan PDIP. Bagaimana sikap Gerindra sebagai partai pengusung?
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Wihadi Sebut PDIP Buang Muka