Anies Utus Tim Hukum Ajukan Gugatan Kecurangan Pemilu 2024 ke MK

jpnn.com, JAKARTA - Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengutus Tim Hukum Nasional (THN) Timnas AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk mengajukan gugatan mengenai kecurangan Pemilu 2024.
Hal itu diungkapkan Anies di Markas Pemenangan AMIN, di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3).
“Tim Hukum Nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Amir, beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung,” ucap Anies di lokasi.
Menurut dia, dengan mengajukan gugatan ke MK sebagai tanda bahwa pihaknya menginginkan agar praktik demokrasi lebih baik.
“Harapannya dengan adanya proses di MK bisa jadi pembelajaran bagi kita semua,” kata dia.
Berbeda dengan Anies, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menerima hasil pemilihan presiden yang memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden-Wakil Presiden 2024-2029.
Hal itu diucapkannya seusai penetapan presiden dan wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Partai NasDem menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden,” ucap Paloh di NasDem Tower, Rabu (20/3).
Anies Baswedan mengutus Tim Hukum Nasional (THN) Timnas AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) untuk mengajukan gugatan mengenai kecurangan pemilu 2024
- Tim Hukum Paslon 01 Optimistis MK Diskualifikasi Saifullah-Atika di Pilkada Madina
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Saksi Ahli di MK: Tindakan KPU Barito Utara Sudah Sesuai Parameter Pemilu Demokratis
- Kubu Harun-Ikhwan Ungkap Fakta Baru, Optimistis Hadapi Putusan MK
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran
- Dampak Efisiensi Anggaran, MK Cuma Mampu Bayar Gaji Sampai Mei 2025